Partai Gelora Dorong Perempuan Berperan Strategis dalam Pengambilan Keputusan Publik

JAKARTA, Kacakmedia.com – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong perempuan tidak hanya memenuhi kuota keterwakilan politik, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam proses pengambilan keputusan publik.

Ketua Bidang Perempuan DPP Partai Gelora, Kumalasari Kartini, mengatakan peningkatan jumlah perempuan di lembaga politik belum sepenuhnya diikuti lahirnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan, keluarga, dan masyarakat luas.

Baca juga:
Nelly Syara Debut Lewat Single “Tak Harus Sempurna”, Angkat Pesan Menerima Diri Apa Adanya

“Masih banyak perempuan menghadapi hambatan struktural, kultural, finansial, dan institusional, mulai dari keterbatasan akses terhadap jaringan kekuasaan, stereotip gender, tingginya biaya politik, hingga kurangnya dukungan kaderisasi dan pengembangan kepemimpinan,” ujar Kumalasari Kartini, Sabtu (27/6/2026).

Selain itu, menurutnya, perempuan masih menghadapi tantangan berupa beban ganda antara tanggung jawab pekerjaan dan urusan domestik yang turut memengaruhi partisipasi mereka di ruang publik.

Baca juga:
Kekeringan Meluas, Longsor di Sabang dan Karhutla Belitung Timur Warnai Penanganan Bencana BNPB

Pernyataan tersebut disampaikan Kumalasari yang akrab disapa Mala dalam kegiatan Saresehan dan Dialog Perempuan Nasional 2026 yang diselenggarakan Kesatuan Perempuan Partai Gelora (KPPG) di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Forum tersebut membahas strategi mewujudkan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di lembaga legislatif sebagaimana diamanatkan dalam regulasi kepemiluan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.

Baca juga:
Alam Takambang Jadi Guru: Filosofi Minangkabau yang Tetap Relevan di Era Digital

Mala menegaskan Partai Gelora memandang perempuan sebagai bagian penting dalam penguatan organisasi partai, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.

“Partai Gelora berupaya mencetak perempuan yang mampu berperan aktif serta memengaruhi kebijakan publik,” katanya.

Menurutnya, Partai Gelora memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis maupun menjadi calon legislatif melalui proses rekrutmen yang terbuka.

Baca juga:
PHR Gelar RUPST Tahun Buku 2025, Perkuat Kemandirian Energi dan Kinerja Berkelanjutan

Seluruh kader perempuan juga diwajibkan mengikuti proses kaderisasi, pendidikan politik, dan pelatihan kepemimpinan guna meningkatkan kapasitas mereka sebagai pemimpin.

Selain memperluas partisipasi perempuan dalam struktur kepengurusan partai, Partai Gelora juga berkomitmen meningkatkan kualitas kaderisasi sehingga lebih banyak perempuan mampu menjadi pengambil keputusan.

“Bagi Partai Gelora, keberhasilan perempuan dalam politik tidak hanya diukur dari jumlah kursi yang ditempati, tetapi dari kemampuan mereka membawa perubahan dan memengaruhi kebijakan,” ujar Mala.

Baca juga:
Telkom University dan PT Safwan Berkah Indonesia Perkuat Literasi Al-Qur’an melalui Animasi Edukatif Berbasis Media Sosial

Ia menambahkan, kesetaraan gender merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang dapat mempercepat kemajuan Indonesia melalui kontribusi perempuan di berbagai sektor kehidupan.

Ke depan, Partai Gelora akan memfokuskan perjuangannya pada penguatan ekonomi keluarga, peningkatan kualitas pendidikan dan kepemimpinan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kesehatan perempuan, serta memperkuat representasi perempuan yang mampu memberikan dampak nyata dalam kebijakan publik.

Selain itu, Partai Gelora juga mendorong terbangunnya solidaritas lintas partai politik dalam memperjuangkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan perempuan, anak, keluarga, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga perlindungan dari kekerasan.

Mala menilai kolaborasi lintas organisasi diperlukan untuk membangun budaya politik yang inklusif, berintegritas, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai fondasi ketahanan keluarga.

“Ketika perempuan berkembang dan berdaya, keluarga menjadi lebih kuat, dan pada akhirnya akan memperkuat bangsa secara keseluruhan,” pungkasnya.

Dalam Saresehan dan Dialog Perempuan Nasional 2026 tersebut, peserta juga menghasilkan tiga rekomendasi utama, yakni penguatan kapasitas calon legislatif perempuan, komitmen partai politik melalui dukungan yang berkelanjutan, serta penguatan regulasi afirmasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu.