Firman Soebagyo Apresiasi Respons Cepat Pemerintah Atasi Krisis BBM Nelayan,
Firman Soebagyo Apresiasi Respons Cepat Pemerintah Atasi Krisis BBM Nelayan, Minta Pengawasan Barcode Diperketat
JAKARTA, Kacakmedia.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengapresiasi langkah cepat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam merespons keluhan nelayan Pantai Utara (Pantura) terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.
Firman secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Komjen Pol (Purn) L. Latif, yang dinilainya aktif berkoordinasi untuk mencari solusi atas keresahan para nelayan yang terdampak kenaikan harga BBM.
Baca juga:
NOC Indonesia Perkuat Komitmen Kesetaraan Gender dan Safe Sport di IWG Global Summit 2026
Menurut Firman, lonjakan harga BBM non-subsidi dipengaruhi oleh situasi geopolitik dan geoekonomi global, termasuk konflik di Timur Tengah yang berdampak terhadap kenaikan harga minyak dunia.
“Saya sangat berterima kasih kepada Pak Dirjen Perikanan Tangkap yang tidak henti-hentinya saya hubungi karena keresahan nelayan yang menghadapi kesulitan hidup dan terbebani utang jika tidak bisa melaut,” ujar Firman dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).
Baca juga:
Kemenpora dan NPC Indonesia Cetak 72 Klasifier Baru untuk Perkuat Pengembangan Olahraga Disabilitas
Ia mengungkapkan, kondisi tersebut sempat memicu ketegangan di kalangan nelayan. Bahkan, mereka berencana menggelar aksi besar-besaran dengan melakukan konvoi sepeda motor dari Jawa Timur menuju Jakarta hingga memblokade Jalur Pantura apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah penyelesaian.
Namun, Firman menilai persoalan tersebut berhasil diredam berkat koordinasi yang baik antara DPR RI dan pemerintah.
“Keberhasilan perjuangan ini berkat kerja sama yang baik antara anggota DPR RI dengan mitra kerjanya yang senantiasa peduli atas keresahan yang terjadi di masyarakat nelayan,” katanya.
Selain memberikan apresiasi kepada KKP, Firman juga menyampaikan penghargaan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dinilai cepat merespons laporan mengenai persoalan yang dihadapi para nelayan.
Soroti Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Dalam kesempatan tersebut, Firman meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap sistem barcode BBM khusus nelayan. Menurutnya, masih ditemukan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum yang kemudian menjualnya kembali dengan harga industri, khususnya di wilayah Pantura.
Baca juga:
Nelly Syara Debut Lewat Single “Tak Harus Sempurna”, Angkat Pesan Menerima Diri Apa Adanya
Ia mengatakan, Menteri ESDM telah berkomitmen untuk melakukan penertiban terhadap penyimpangan tersebut dan mengajak masyarakat untuk turut melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Firman juga mendorong penyempurnaan sistem barcode agar data pemilik kapal dan jenis kapal benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan serta dapat digunakan lintas daerah.
Baca juga:
BNPB Kerahkan Helikopter Water Bombing Padamkan Kebakaran TPA Jatiwaringin Tangerang
“Barcode untuk pemilik kapal harus sesuai dan bisa berlaku di daerah lain. Begitu juga penertiban data pemilik dan jenis kapal yang ada di barcode harus sesuai,” tegasnya.
Menurut Firman, langkah tersebut penting untuk memastikan penyaluran BBM subsidi bagi nelayan benar-benar tepat sasaran serta mencegah praktik mafia BBM yang merugikan masyarakat pesisir.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, ia berharap nelayan dapat memperoleh akses BBM sesuai haknya sehingga aktivitas melaut dan produktivitas sektor perikanan nasional tetap terjaga.
Baca juga:
BPS: Inflasi Tahunan Juni 2026 Capai 3,34 Persen, Transportasi Jadi Penyumbang Terbesar