PHR Taklukkan Tantangan Pengeboran, Sumur Menggala South-21 Hasilkan Potensi Produksi
Bandung PR Week 2026, Dr. Razie Razak Bedah Krisis Historis Komunikasi Pemerintah
BANDUNG, Kacakmedia.com – Krisis komunikasi pemerintah tidak selalu bermula dari persoalan yang terjadi saat ini. Pengalaman masyarakat terhadap krisis pada masa lalu dapat memengaruhi cara publik menilai kebijakan, respons pemerintah, hingga kredibilitas institusi ketika menghadapi persoalan baru.
Perspektif tersebut menjadi pembahasan utama Dr. Razie Razak dalam sesi Book Stories pada rangkaian Bandung PR Week 2026 yang berlangsung di Aula Lantai 5, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial (FKS), Telkom University, Rabu (18/11/2026).
Melalui materi bertajuk “Krisis Historis dalam Komunikasi Pemerintah”, dosen Program Studi S1 Digital Public Relations Telkom University tersebut mengajak mahasiswa memahami pentingnya sejarah krisis, karakter sosial budaya, dan pengalaman masyarakat sebagai dasar penyusunan strategi komunikasi pemerintah.
Kegiatan yang diikuti terutama oleh mahasiswa Digital Public Relations itu menjadi ruang pembelajaran untuk melihat persoalan komunikasi pemerintah secara lebih kritis, tidak hanya dari sisi penyampaian informasi, tetapi juga hubungan antara memori publik, kepercayaan, dan reputasi institusi.
Memori Publik Menentukan Cara Masyarakat Menilai Krisis
Dalam pemaparannya, Razie menekankan bahwa setiap krisis memiliki keterkaitan dengan pengalaman masyarakat sebelumnya. Riwayat persoalan yang belum terselesaikan dapat memengaruhi penerimaan publik terhadap kebijakan maupun penjelasan pemerintah.
“Dalam komunikasi pemerintah, krisis tidak selalu dimulai dari peristiwa hari ini. Masyarakat memiliki memori terhadap persoalan sebelumnya. Pengalaman tersebut memengaruhi cara publik menilai tanggung jawab pemerintah, membentuk emosi, dan menentukan tingkat kepercayaan terhadap institusi,” ujar Razie.
Menurut kerangka yang dipaparkannya, terdapat lima aspek yang saling berkaitan dalam memahami sejarah krisis, yakni memori, atribusi tanggung jawab, emosi, kepercayaan, dan reputasi.
Alam Takambang Jadi Guru: Filosofi Minangkabau yang Tetap Relevan di Era Digital
Memori publik membentuk cara masyarakat membaca krisis baru. Selanjutnya, publik menilai siapa yang bertanggung jawab, menghubungkan persoalan dengan pengalaman sebelumnya, dan menentukan apakah pemerintah masih layak dipercaya.
“Ketika suatu krisis terjadi berulang kali, masyarakat tidak hanya menilai bagaimana pemerintah merespons persoalan terbaru, tetapi juga mengingat bagaimana persoalan serupa ditangani pada masa lalu. Karena itu, riwayat krisis dapat memperbesar ancaman terhadap reputasi pemerintah,” jelasnya.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa penanganan krisis tidak cukup dilakukan melalui pernyataan resmi atau publikasi media sosial. Pemerintah juga perlu memahami akar persoalan dan pengalaman masyarakat yang membentuk persepsi terhadap institusi.
Teori SCCT dan Strategi Komunikasi Krisis
Untuk menjelaskan hubungan antara sejarah krisis dan reputasi pemerintah, Razie menggunakan pendekatan Situational Crisis Communication Theory (SCCT).
Kerangka ini menjelaskan bahwa jenis krisis, riwayat krisis, dan reputasi sebelumnya dapat memengaruhi penilaian masyarakat mengenai tanggung jawab institusi serta tingkat ancaman terhadap reputasinya.
Dalam materi tersebut, Razie juga membahas tiga pendekatan komunikasi krisis, yaitu deny, diminish, dan rebuild, disertai prinsip transparansi.
Pendekatan deny digunakan ketika bukti mendukung penolakan keterkaitan institusi dengan suatu krisis. Diminishberupaya memberikan konteks terhadap persoalan tanpa mengabaikan dampaknya, sedangkan rebuild berorientasi pada pemulihan kepercayaan melalui koreksi dan tindakan nyata.
Transparansi menjadi bagian penting agar informasi yang disampaikan pemerintah berlangsung cepat, konsisten, dan dapat diverifikasi.
“Komunikasi krisis bukan sekadar menyampaikan informasi dengan cepat. Pemerintah harus memastikan informasi yang diberikan akurat, konsisten, dan dapat diverifikasi. Kepercayaan publik dibangun ketika pesan yang disampaikan sejalan dengan tindakan nyata di lapangan,” paparnya.
DKI Jakarta: Banjir, Transportasi, dan Ekspektasi Layanan Publik
Dalam sesi tersebut, Razie mengangkat tiga provinsi sebagai konteks pembahasan, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Di DKI Jakarta, persoalan banjir berulang, penyediaan air bersih, tata ruang, serta transportasi menjadi contoh isu yang dapat membentuk memori publik terhadap kinerja pemerintah.
Karakter Jakarta sebagai wilayah perkotaan dengan mobilitas tinggi juga meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan dan respons pemerintah.
Nelly Syara Debut Lewat Single “Tak Harus Sempurna”, Angkat Pesan Menerima Diri Apa Adanya
Pemanfaatan teknologi digital memang memperluas akses informasi dan kanal pengaduan masyarakat. Namun, perkembangan tersebut sekaligus meningkatkan ekspektasi terhadap ketepatan informasi dan tindak lanjut pemerintah.
Dalam konteks komunikasi krisis, keterlambatan maupun inkonsistensi penanganan dapat memperkuat penilaian masyarakat mengenai tanggung jawab institusi.
Karena itu, respons komunikasi pemerintah di Jakarta perlu menekankan transparansi, koordinasi antarlembaga, serta tindakan korektif yang dapat diketahui publik.
Jawa Barat: Krisis Ekologis dan Pentingnya Pelibatan Komunitas
Berbeda dengan Jakarta, pembahasan mengenai Jawa Barat menitikberatkan pada tekanan ekologis dan kompleksitas hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
Persoalan deforestasi, kondisi Sungai Citarum, akses air bersih, hingga regenerasi petani menjadi contoh isu yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan publik, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat.
Dalam penanganannya, berbagai persoalan tersebut melibatkan pemerintah, organisasi sosial, komunitas lokal, dan masyarakat terdampak.
PHR Taklukkan Tantangan Pengeboran, Sumur Menggala South-21 Hasilkan Potensi Produksi 2.035 BOPD
Kompleksitas banyak aktor dapat memperluas kerja sama, tetapi juga berpotensi mengaburkan pembagian tanggung jawab ketika terjadi persoalan.
Oleh karena itu, strategi komunikasi pemerintah perlu mempertimbangkan konteks budaya dan keterlibatan masyarakat, bukan hanya mengandalkan penyampaian informasi teknis.
Pelibatan komunitas dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat sekaligus membangun komunikasi yang lebih sesuai dengan kondisi lokal.
Jawa Tengah: Bencana, Kesiapsiagaan, dan Kearifan Lokal
Sementara itu, Jawa Tengah dibahas melalui persoalan ketahanan pangan, banjir pesisir, aktivitas gunung api, serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
Dalam konteks kebencanaan, Razie menekankan pentingnya membedakan penyebab krisis yang berada di luar kendali manusia dengan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan mitigasi dan penanganan.
Meskipun pemerintah tidak selalu dapat mencegah bencana alam, masyarakat tetap dapat menilai kualitas kesiapsiagaan, kecepatan peringatan, koordinasi, serta pemulihan yang dilakukan.
Pemanfaatan jejaring informasi, relawan, dan tradisi lokal menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi kebencanaan yang sesuai dengan karakter masyarakat.
Melalui perbandingan tersebut, Razie menegaskan bahwa strategi komunikasi pemerintah perlu disesuaikan dengan kondisi setiap daerah.
“DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah memiliki karakter krisis yang berbeda. Jakarta menghadapi persoalan layanan perkotaan dan mobilitas, Jawa Barat memiliki kompleksitas persoalan ekologis dan komunitas, sedangkan Jawa Tengah menghadapi tantangan kebencanaan dan kesiapsiagaan. Strategi komunikasi pemerintah harus mempertimbangkan konteks masing-masing daerah,” ungkapnya.
Tiga Prinsip Penting bagi Government Public Relations
Dari pembahasan ketiga provinsi, terdapat tiga prinsip yang dapat diterapkan praktisi government public relations dalam menghadapi krisis.
Pertama, pemerintah perlu mendengarkan memori publik dengan memetakan persoalan berulang, janji kebijakan sebelumnya, serta sumber ketidakpercayaan masyarakat.
Kedua, pemerintah harus mampu membedakan pemicu krisis dengan tanggung jawab institusi. Komunikasi publik perlu menjelaskan faktor yang tidak dapat dikendalikan sekaligus menunjukkan kewajiban pemerintah dalam mempersiapkan dan menangani persoalan.
BPS: Inflasi Tahunan Juni 2026 Capai 3,34 Persen, Transportasi Jadi Penyumbang Terbesar
Ketiga, pesan komunikasi harus selaras dengan tindakan nyata. Kecepatan penyampaian informasi perlu diikuti koordinasi, koreksi apabila terdapat kekeliruan, dan bukti tindak lanjut yang dapat dinilai masyarakat.
Ketiga prinsip tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyampaikan pesan, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan, kredibilitas informasi, dan kualitas hubungan dengan masyarakat.
Bandung PR Week 2026 Usung Tema Citra dan Cerita
Sesi Book Stories merupakan bagian dari Bandung PR Week 2026 yang diselenggarakan Program Studi S1 Digital Public Relations, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, Telkom University, pada 17–20 November 2026.
Mengusung tema besar “Citra dan Cerita”, kegiatan tahunan tersebut menjadi wadah pembelajaran, kompetisi, dan pertukaran gagasan mengenai perkembangan praktik hubungan masyarakat di era digital.
Kortas Tipikor Polri Uji Keaslian 74 Kg Emas Sitaan dalam Kasus Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah
Selain sesi Book Stories, rangkaian kegiatan meliputi kompetisi PR tingkat nasional, Grand Final PR Campaign, seminar dan PR Talk, DICOFEST, REACT 2.0, serta campus tour.
Berbagai agenda tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan peserta untuk memperluas pemahaman mengenai komunikasi strategis, kreativitas, dan tantangan profesi hubungan masyarakat.
Mahasiswa PR Digital Didorong Memahami Sejarah Krisis
Melalui sesi Book Stories, mahasiswa Digital Public Relations diajak memahami bahwa penguasaan teknologi komunikasi perlu disertai kemampuan membaca sejarah persoalan dan karakter masyarakat.
Dalam praktik komunikasi pemerintah, keberhasilan tidak semata-mata diukur dari kecepatan publikasi, jumlah unggahan media sosial, atau luasnya jangkauan informasi.
Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan institusi memahami pengalaman masyarakat, merespons kritik, serta membangun kepercayaan melalui tindakan yang konsisten.
BPA Kejaksaan Serahkan Hasil Lelang dan Aset Edi Tansil ke Kemenkeu, Total Capai Rp1,02 Triliun
“Calon praktisi Public Relations harus mampu membaca sejarah persoalan di tengah masyarakat. Penguasaan teknologi digital memang penting, tetapi tanpa memahami memori publik, budaya lokal, dan sumber ketidakpercayaan masyarakat, strategi komunikasi yang dirancang berisiko tidak menjawab kebutuhan publik,” kata Razie.
Pembahasan krisis historis dalam Bandung PR Week 2026 sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan komunikasi yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat.
Dengan memahami sejarah krisis, calon praktisi PR diharapkan mampu merancang komunikasi yang lebih kontekstual, transparan, dan berorientasi pada pemulihan kepercayaan publik.