Transmigran Nobar Piala Dunia 2026, Wamen Viva Yoga: Sportivitas dan
Aboe Bakar Alhabsyi Dorong ASEAN Bangun Sistem Peringatan Dini Digital untuk Jaga Perdamaian Kawasan
Jakarta – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, mendorong ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) mengambil peran yang lebih strategis dalam memperkuat perdamaian kawasan melalui pembentukan ASEAN Digital Early Warning and Peacekeeping Framework. Gagasan tersebut disampaikan dalam The 17th Meeting of the AIPA Caucus, yang membahas penguatan kerja sama parlemen ASEAN dalam menjaga stabilitas regional.
Aboe Bakar menilai tantangan keamanan di kawasan ASEAN telah mengalami perubahan signifikan. Ancaman tidak lagi terbatas pada konflik bersenjata atau sengketa wilayah, tetapi juga mencakup perang siber, disinformasi berbasis kecerdasan buatan (AI), ujaran kebencian, hingga polarisasi sosial yang berkembang pesat di ruang digital.
“AIPA memiliki tanggung jawab untuk mengelola perdamaian yang inklusif. Tantangan yang kita hadapi saat ini telah berubah. Ancaman tidak lagi hanya berupa konflik bersenjata atau sengketa teritorial, tetapi juga perang siber, disinformasi berbasis kecerdasan buatan, ujaran kebencian, hingga polarisasi sosial yang berkembang sangat cepat di ruang digital,” ujar Aboe Bakar.
Menurutnya, mekanisme penyelesaian sengketa yang selama ini bersifat normatif perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika keamanan kawasan.
“Sudah saatnya AIPA memelopori pembentukan ASEAN Digital Early Warning and Peacekeeping Framework. Melalui kerangka legislatif regional tersebut, negara-negara ASEAN dapat membangun sistem deteksi dini terhadap ancaman digital yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital memang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan risiko baru berupa penyebaran propaganda, hoaks, ujaran kebencian, hingga manipulasi opini publik yang berpotensi memicu konflik lintas negara.
“Kita tidak boleh menunggu konflik benar-benar terjadi baru kemudian bertindak. Parlemen ASEAN harus mampu membangun instrumen hukum dan mekanisme kerja sama yang memungkinkan deteksi dini terhadap polarisasi sosial serta berbagai ancaman non-tradisional sebelum berkembang menjadi konflik terbuka,” tegasnya.
Baca juga:
Nelly Syara Debut Lewat Single “Tak Harus Sempurna”, Angkat Pesan Menerima Diri Apa Adanya
Aboe Bakar juga menekankan bahwa AIPA memiliki posisi strategis untuk memperkuat harmonisasi kebijakan antarnegara melalui diplomasi parlementer.
“Melalui diplomasi parlementer, kita dapat mendorong penyusunan regulasi yang saling terhubung, memperkuat pertukaran informasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta membangun kepercayaan antarnegara dalam menghadapi tantangan keamanan digital. Perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila seluruh negara anggota bergerak bersama dengan semangat inklusivitas, kolaborasi, dan saling percaya,” ujarnya.
Akademisi: Perlu Tata Kelola Komunikasi Digital yang Terintegrasi
Menanggapi usulan tersebut, akademisi komunikasi Dr. Razie Razak menilai gagasan pembentukan sistem peringatan dini digital di tingkat ASEAN merupakan langkah strategis dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional yang semakin kompleks.
Menurutnya, tantangan utama di era digital bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga kemampuan pemerintah dan lembaga publik membangun sistem komunikasi yang mampu mendeteksi penyebaran disinformasi secara cepat serta menjaga kepercayaan publik.
“Transformasi ancaman keamanan di era digital menuntut negara-negara ASEAN membangun tata kelola komunikasi yang lebih kolaboratif. Sistem peringatan dini digital akan efektif apabila didukung oleh pertukaran informasi antarnegara, koordinasi kelembagaan, serta komunikasi publik yang transparan untuk mencegah eskalasi konflik sejak dini,” ujar Dr. Razie Razak.
Ia menambahkan bahwa diplomasi parlementer dapat menjadi instrumen penting dalam menyusun standar kebijakan regional terkait keamanan digital, perlindungan ruang informasi, serta penguatan literasi digital masyarakat ASEAN.
Baca juga:
PHR Jalankan 327 Program Pemberdayaan Masyarakat, Jangkau 10.000 Penerima Manfaat di Sumatra
Dalam The 17th Meeting of the AIPA Caucus, para delegasi parlemen negara-negara ASEAN membahas berbagai isu strategis, mulai dari penguatan tata kelola perdamaian, stabilitas kawasan, hingga peningkatan kerja sama antarparlemen dalam menghadapi dinamika geopolitik dan transformasi digital yang terus berkembang.