BPS: Jumlah UMKM di Indonesia Capai 59 Juta Usaha pada 2023
JAKARTA, kacakmedia.com – Pemerintah resmi meluncurkan Sistem Aplikasi Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SAPA-UMKM) sebagai platform layanan terpadu untuk memperkuat ekosistem UMKM nasional secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Peluncuran awal (soft launching) SAPA-UMKM berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (21/5/2026), dan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah serta lembaga terkait.
Dalam acara tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan jumlah UMKM di Indonesia pada 2023 mencapai sekitar 59 juta usaha.
“Menurut data terpadu UMKM hasil kerja sama BPS dengan Kemenkop UKM pada tahun 2022 dan 2023, tercatat ada 30,2 juta UMKM non-pertanian. Berdasarkan Sensus Pertanian 2023 terdapat sekitar 29 juta UMKM pertanian. Sehingga totalnya saat ini sekitar 59 juta UMKM,” ujar Amalia.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menilai penguatan sektor UMKM menjadi kunci kebangkitan ekonomi nasional.
“Tidak ada satu pun negara yang kuat tanpa usaha yang kuat. Makin kuat UMKM-nya, di situlah negara ditopang,” ujarnya.
Menurut Rachmat, SAPA-UMKM menjadi bagian dari revolusi digital dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia.
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan sistem tersebut dirancang untuk memperkuat integrasi data, layanan, hingga akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
“SAPA-UMKM adalah sistem yang memungkinkan kita mengetahui perkembangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah secara lebih terintegrasi,” kata Maman.
BPS menilai kehadiran SAPA-UMKM akan mendukung penguatan sistem data nasional, termasuk dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB), pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), hingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurut Amalia, UMKM diperkirakan menjadi kelompok usaha terbesar yang akan tercatat dalam Sensus Ekonomi 2026 mendatang.
Peluncuran SAPA-UMKM diharapkan mampu memperkuat ekosistem usaha nasional sekaligus membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.